Apa Itu One Map Policy dan Mengapa Penting?

Doran Corporate – Saat ini kebutuhan akan informasi geografis sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah adanya tumpang tindih yang sering memicu konflik lahan dan kebingungan proyek. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan sebuah inisiatif penting yang dikenal sebagai One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta.

Apa Itu One Map Policy?

One Map Policy adalah sebuah kebijakan yang dirancang untuk menciptakan satu peta referensi yang terintegrasi dan akurat untuk seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan, perbedaan data geospasial antar instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal masa jabatannya, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lahan dan mengurangi konflik agraria yang sering terjadi akibat tumpang tindih peta dan klaim lahan. Melalui hal ini, pemerintah berharap dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lahan.

Baca juga: Bagaimana Cara Kerja Drone Inspeksi? Ini Penjelasannya!  

Sejarah dan Perkembangan One Map Policy

One Map Policy sebenarnya sudah dirintis sejak lama, tetapi baru mendapatkan perhatian serius setelah diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Indonesia memiliki banyak sekali data dan peta geospasial yang dihasilkan oleh berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang sayangnya sering kali tidak selaras satu sama lain. 

Pentingnya kebijakan ini semakin disadari ketika muncul banyak kasus sengketa lahan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Salah satu contoh nyata adalah tumpang tindih izin lahan untuk perkebunan dan pertambangan yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat atau penduduk lokal. Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menghambat proses pembangunan.

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mulai merumuskan kebijakan ini dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia pada skala 1:50.000. 

Kebijakan ini juga melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Manfaat One Map Policy bagi Indonesia

Penerapan One Map Policy memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kebijakan ini.

1. Pengurangan Konflik Lahan 

Dengan adanya satu peta referensi yang akurat dan terintegrasi, konflik lahan yang sering terjadi akibat tumpang tindih data peta dapat dikurangi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam di Indonesia.

2. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Alam 

One Map Policy memungkinkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan peta yang seragam, pemerintah dapat melakukan perencanaan yang lebih baik dalam pemanfaatan lahan, hutan, dan sumber daya alam lainnya.

3. Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sering kali terhambat oleh ketidaksinkronan data peta antara berbagai instansi. One Map Policy membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembangunan memiliki acuan yang sama, sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

4. Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Penduduk Lokal 

Salah satu aspek penting dari kebijakan satu peta adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan penduduk lokal. Dengan peta yang akurat, hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat diidentifikasi dan dilindungi dari klaim sepihak oleh pihak lain.

5. Transparansi dan Akuntabilitas 

One Map Policy juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Dengan adanya satu peta yang dapat diakses oleh semua pihak, proses perizinan dan penggunaan lahan dapat dipantau secara lebih terbuka, sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Baca juga: 7 Keuntungan Drone Inspeksi untuk Industri, Apa Saja?

Tantangan dalam Implementasi One Map Policy

Meskipun One Map Policy memiliki banyak manfaat, implementasinya tidak luput dari tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain.

1. Koordinasi Antar-Instansi 

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan One Map Policy adalah koordinasi antar-instansi pemerintah. Mengingat banyaknya instansi yang terlibat, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, diperlukan kerjasama yang kuat untuk memastikan bahwa semua data geospasial yang dihasilkan selaras dan terintegrasi.

2. Ketersediaan Data yang Akurat 

Untuk menciptakan satu peta referensi yang akurat, diperlukan data geospasial yang berkualitas dan up-to-date. Namun, di Indonesia, masih terdapat banyak wilayah yang belum memiliki data peta yang akurat, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun peta yang benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.

3. Sosialisasi dan Pemahaman Publik 

Agar dapat berjalan dengan baik, diperlukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Sayangnya, pemahaman publik terhadap pentingnya kebijakan ini masih terbatas. Banyak pihak yang belum menyadari manfaat One Map Policy atau bahkan tidak mengetahui keberadaannya.

4. Pembiayaan dan Sumber Daya 

Implementasi One Map Policy memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, terutama untuk pengumpulan data, pengolahan, dan pemeliharaan peta. Selain itu, diperlukan juga sumber daya manusia yang kompeten di bidang geospasial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

Masa Depan One Map Policy di Indonesia

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masa depan One Map Policy di Indonesia tetap cerah. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat implementasi kebijakan ini melalui berbagai inisiatif dan program. Salah satu langkah penting adalah pengembangan teknologi geospasial yang lebih canggih dan mudah diakses, sehingga semua pihak dapat memanfaatkan data peta dengan lebih efektif.

Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, LSM, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa One Map Policy dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan Indonesia. Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, One Map Policy dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia.

Baca juga: UAV vs UAS: Ini Perbedaan dan Penerapannya di Berbagai Industri

Kesimpulan

One Map Policy adalah kebijakan yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Dengan menciptakan satu peta referensi yang akurat dan terintegrasi, kebijakan ini dapat mengurangi konflik lahan, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, mendukung pembangunan infrastruktur, dan melindungi hak-hak masyarakat adat. 

Jika Anda terlibat dalam pengelolaan lahan atau sumber daya alam, pastikan Anda memiliki akses ke data geospasial yang akurat dan terintegrasi. Gunakan DJI Enterprise, solusi teknologi drone canggih yang dapat membantu Anda dalam pemetaan dan pemantauan lahan dengan presisi tinggi. Dukung implementasi kebijakan satu peta dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.